Network
Songgolangit.com - Dalam dekade terakhir, fenomena penurunan angka pernikahan bukan hanya menjadi sorotan di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Singapura, Tiongkok, dan Korea Selatan, tetapi juga telah merambah ke Indonesia.
Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai titik terendah sejak krisis moneter 1997/1998.
Laporan Statistik Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh BPS mencatat bahwa terdapat 1.577.255 pernikahan yang terjadi pada tahun 2023, menandai penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Angka ini menunjukkan penurunan yang lebih tajam dari rekor sebelumnya yang tercatat pada 1996/1997 dengan jumlah 1.489.765 pernikahan.
Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, data yang disajikan dalam Laporan Statistik Indonesia bersumber dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, yang mencakup pernikahan bagi masyarakat beragama Islam.
"Untuk data pernikahan di Laporan Statistik Indonesia 2024, sumber datanya berasal dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama," ujar Hartono.
Penurunan ini terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. DKI Jakarta, sebagai contoh, mengalami penurunan sebesar 3.862 pernikahan, dari 47.225 pada 2022 menjadi 43.363 pada 2023. Provinsi Jawa Barat juga mencatat penurunan yang cukup tajam yaitu 19.197 pernikahan, dari 336.912 pada 2022 menjadi 317.715 pada 2023.
Provinsi dengan jumlah penduduk yang padat seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur pun tidak luput dari fenomena ini, dengan penurunan masing-masing sebanyak 14.160 dan 20.269 pernikahan.
Namun, dr Oka Negara, Ketua Pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Bali, menganggap bahwa penurunan angka pernikahan ini belum sampai pada tahap yang mengancam terjadinya penurunan populasi.
Baca Juga: Pernikahan Dini Usia Sekolah Meningkat, Pernikahan Remaja Picu Lonjakan Jumlah Janda Muda di Jatim!
"Jadi belum bisa dikatakan sampai pada masalah yang kritis akan terjadi penurunan populasi seperti yang terjadi di negara lain. Meskipun angka pernikahan trennya menurun dalam 10 tahun terakhir," tegas Oka dalam wawancara dengan RRI Pro 3.
Oka menambahkan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana akan banyak generasi muda yang berasal dari kelahiran baru. Hal ini juga ditegaskan oleh Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Advokasi, Pergerakan, dan Informasi Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang menyatakan bahwa tidak perlu khawatir Indonesia akan mengalami penurunan populasi.
Oka juga menyoroti bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan penurunan angka pernikahan di Indonesia. Faktor ekonomi menjadi alasan utama, di mana memiliki keluarga dan anak dianggap sebagai beban ekonomi yang tinggi.
Selain itu, keinginan untuk fokus pada karir juga menjadi alasan mengapa beberapa individu menganggap pernikahan tidak penting.
Faktor lain yang turut berpengaruh adalah kondisi personal seperti trauma akibat keluarga yang broken home atau kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Kalau di Indonesia bisa ditambah alasan personal lainnya, seperti trauma karena keluarganya broken home atau sarat dengan KDRT," ungkap Oka.
Selain itu, faktor kepercayaan diri untuk mencari dan memiliki pasangan serta mahar pernikahan yang tinggi di beberapa daerah adat menjadi penghalang bagi sebagian calon pengantin laki-laki.
"Ada lagi faktor kepercayaan diri untuk mencari dan memiliki pasangan, dan ada juga karena mahar pernikahan di daerah tertentu secara adat cukup mahal," jelas Oka.
Dengan adanya berbagai faktor yang berkontribusi pada penurunan angka pernikahan, menjadi penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami implikasi dari tren ini dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul. ***
